Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelestarian
Budaya melalui penguatan SDM degn didukung Peningkatan Kapasitas Guru/Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan Pamong Budaya adalah kebijakan pembangunan Pendidikan
dan kebudayaan tahun….
a.
2021
b.
2022
c.
2019
d.
2020
Manajemen PPPK yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 terdiri dari, kecuali
a.
Penetapan Kebutuhan
b.
perlindungan
c.
Kenaikan
Gaji Berkala
d.
Disiplin
Sebutkan Sasaran Reformasi Birokrasi pada Periode ke
II pada Roadmap 2015-2019
a.
Terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
b.
Birokrasi yang mandiri, birokrasi yang
berintegritas, birokrasi yang prima dan birokrasi yang berbudaya
c.
Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi
yang prima dan birokrasi yang kapabel
d.
Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi
yang efektif dan efisien, Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas
Jumlah Misi Kepala
Daerah Tahun 2018-2023
a.
Berjumlah 1 misi
b.
Berjumlah 3 misi
c.
Berjumlah 2 misi
d.
Berjumlah 4 misi
Apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi ini ?
a.
Agar proses pengambilan keputusan/kebijakan
berjalan cepat tanpa melalui tahapan dan hirarki yang panjang
b.
Melakukan penyetaraan jabatan administrasi
menjadi jabatan fungsional
c.
Pemangkasan struktur organisasi agar dipagkas
menjadi 2 (dua) level
d.
Mereformasi
birokrasi agar menjadi birokrasi yang semakin sederhana, simple dan lincah
Aplikasi merdeka Mengajar merupakan superapp edukasi yang
dirancang Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (
Kemendikbudristek) untuk membantu guru mengajar, mengembangkan kompetensi dan
berkarya lebih baik lagi. Tujuan dan manfaat PMM salah satunya adalah
a.
Menyulitkan guru
mendapatkan perangkat ajar berdasar pembelajaran dengan paradigma baru
b.
Kurang membantu guru
dalam menerapkan Teaching at the right level ( TaRL)
c.
Memperkenalkan dan mengimplementasikan Profil Pelajar
pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru
d.
Guru tidak memiliki wadah
untuk mendokumentasikan hasil karyanya dan mendapatkan umpan balik dari rekan
sejawat
Perbedaan yang signifikan antara PPPK dan
PNS adalah …
a.
Terkait dengan
pelaksanaan penilaian kinerja
b.
UU yang mengatur tugas
pokok dan fungsi PPPK
c.
Tunjangan hari tua (pensium)
d.
Adanya pemberhentian
untuk PPPK bila melakukan pelanggaran
Tantangan dalam
pembangunan diantaranya adalah
a.
RENSTRA – RTRW-RPJMD-RPJP
b.
Rencanakan monitoring dan
evaluasi
c.
RPJP-RPJMD-RENSTRA-RTRW
d.
Menurunnya APBD di masa pandemic covid 19
Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih
khususnya dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel, Indikator
apa sajakah yang digunakan untuk mengukur birokrasi yang kapabel tersebut ?
a.
Indeks Perilaku Anti Korupsi, Nilai SAKIP , Opini
BPK
b.
Indeks
SPBE, Indeks profesionalitas dan Indeks kelembagaan
c.
Public Service Index ( kualitas,akses,
kepatuhan terhadap peraturan, integritas )
d.
Corruption Perception Indeks & Government
Effectiveness Index
Salah satu indikator
makro jawa tengah yaitu
a.
Kesenjangan antara yang
nyata dengan yang nyata
b.
Kesenjangan antara yang
diinginkan dengan yang diinginkan
c.
Kesenjangan antara yang
diharapkan dengan yang diharapkan
d.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Dalam melaksanakan pelayanan publik biaya
pelayanan ada yang ditanggung oleh pemerintah dan ada pula biaya yang
ditanggung oleh penerima layanan. Penentuan tarif pelayanan yang dibayarkan
oleh masyarakat ditentukan oleh :
a.
Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah
b.
Presiden, Gubernur atau
Bupati/wali kota
c.
Pemerintah atas persetujuan DPR/DPRD
d.
Menteri Keuangan
Salah satu strategi pemerataan kualitas
Pendidikan di provinsi Jawa Tengah adalah berorientasi pada Good Governance,
yang ditandai dengan Sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan
menguatkan. Implementasi yang paling benar di bawah ini adalah…
a.
Pemenuhan sarana dan
prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik
b.
Membangun sekolah berkarakter dengan budaya yang unggul
serta interaksi pembelajaran yang menyenangkan. Sekolah sebagai taman
c.
Pembelajaran di sekolah
berprinsip asah, asih dan asuh yang tidak memberatkan peserta didik. Pemerintah
memfasilitasi keberlangsungan belajar peserta didik
d.
Kurikulum pendidikan adalah
instrumen mempersiapkan lulusan berkualitas untuk wujudkan SDM unggul
Visi Kepala Daerah
Periode 2018-2023
a.
Proses persiapan secara
sitematis kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan diklat
b.
Proses persiapan secara
sitematis kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan sekolah
c.
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
d.
Proses persiapan secara
sitematis kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan kuliah
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
PPPK seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 tahap yaitu
a.
Seleksi Administrasi dan Wawancara
b.
Seleksi Aministrasi dan Seleksi Kesehatan
c.
Seleksi kompetensi dan Wawancara
d.
Seleksi
Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel
diperlukan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah. Apa
sebenarnya yang dimaksud dengan
Akuntabilitas Kinerja tersebut ?
a.
perwujudan kinerja yang direncanakan dan
diperjanjikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
b.
perwujudan perencanaan kinerja
organisasi yang baik
c.
perwujudan kinerja yang dilaksanakan dan
dilaporkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara
periodik
d.
perwujudan
kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodic
Penyederhanaan birokrasi merupakan momentum penting dan
sekaligus agenda prioritas pembangunan lima tahun ke depan dalam upaya
untuk mencapai visi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
yaitu “ Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia” . Sebagaimana
disampaikan oleh Presiden Joko widodo dalam pidatonya pada sidang
paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019 yang dituangkan dalam agenda 5
(lima) Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 -2024. Untuk
prioritas kerja pertama yaitu
a.
Simplifikasi Regulasi
b.
Pembangunan
Infrastruktur
c.
Pembangunan SDM
d.
Penyederhanaan Birokrasi
Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan
birokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan agar lebih efektif dan
efisien. Tahapan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi tersebut :
a.
tahapan penyederhanaan struktur, penyesuaian
jabatan dan penyetaraan jabatan
b.
tahapan
penyederhanaan struktur, tahapan penyetaraan jabatan dan tahapan penyesuaian
sistem kerja
c.
tahapan identifikasi jabatan, tahapan
penyederhanaan struktur dan tahapan penyesuaian sistem kerja
d.
tahapan identifikasi jabatan, tahapan
penyesuaian jabatan dan tahapan penyetaraan jabatan
Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
instrumen apa yang digunakan
a.
Pohon Kinerja
b.
IKU
c.
SAKIP
d.
Manajemen Kinerja
Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
adalah …
a.
Optimalisasi Kerjasama
antar tingkatan pemerintah, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait
b.
Membantu gubernur dalan urusan pemerintahan di bidang
Pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada daerah
c.
Memperluas akses dan
layanan pendidikan utamanya bagi masyarakat kurang mampu melalui inovasi
layanan Pendidikan
d.
Pelaksanaan kebijakan
administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
PPPK, setidaknya dalam perjanjian kerja
terdapat hal-hal sebagai berikut, kecuali
a.
Tugas
b.
Taget Kinerja
c.
Hak dan
Kewajiban
d.
Disiplin
Berikut ini cuti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
PPPK adalah sebagai berikut, kecuali
a.
Cuti sakit
b.
Cuti tahunan
c.
Cuti bersama
d.
Cuti
besar
Pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena, kecuali
a.
Penyalah
gunaan wewenang
b.
Meninggal dunia
c.
Jangka waktu perjanjian berakhir
d.
Atas permintaan sendiri
Untuk mewujudkan Indonesia menjadi “Pemerintahan
Yang Berkelas Dunia” di Tahun 2025, telah di lakukan kebijakan Reformasi
Birokrasi yang tertuang pada Perpres RI nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025, dilakukan melalui 3
(tiga) tahapan roadmap, kecuali
a.
Dynamic Governance
b.
Efective
Based Bereaucracy
c.
Rule Based Bereaucracy
d.
Performance Based Bureaucracy
Penghargaan yang dapat diberikan kepada PPPK berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
PPPK adalah sebagai berikut, kecuali
a.
Tanda Kehormatan
b.
Kesempatan prioritas untuk mengembangkan
kompetensi
c.
Kenaikan
Pagkat
d.
Kesempatan untuk menghadiri acara resmi
dan/atau acara kenegaraan
Arah kebijakan
pembangunan tahun 2023
a.
Tentukan tujuan dari
perencanaan
b.
Semua jawaban benar
c.
Tentukan solusi
d.
Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin
Sejahtera dan Berdikari
Posts
0 komentar:
Post a Comment