Jawaban Quiz Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi PPPK Tahun 2022

 

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelestarian Budaya melalui penguatan SDM degn didukung Peningkatan Kapasitas Guru/Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pamong Budaya adalah kebijakan pembangunan Pendidikan dan kebudayaan tahun….

a.

2021

b.

2022

c.

2019

d.

2020

 

Manajemen PPPK  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018  terdiri dari, kecuali

a.

Penetapan Kebutuhan

b.

perlindungan

c.

Kenaikan Gaji Berkala

d.

Disiplin

Sebutkan Sasaran Reformasi  Birokrasi pada Periode  ke II pada Roadmap  2015-2019

a.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

b.

Birokrasi  yang mandiri, birokrasi yang berintegritas, birokrasi yang prima dan birokrasi yang berbudaya

c.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang prima dan birokrasi yang kapabel

d.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas

Jumlah Misi Kepala Daerah Tahun 2018-2023

a.

Berjumlah 1 misi

b.

Berjumlah 3 misi

c.

Berjumlah 2 misi

d.

Berjumlah 4 misi

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini ?

a.

Agar proses pengambilan keputusan/kebijakan berjalan cepat tanpa melalui tahapan dan hirarki  yang panjang

b.

Melakukan penyetaraan jabatan administrasi menjadi  jabatan fungsional

c.

Pemangkasan struktur organisasi agar dipagkas menjadi 2 (dua) level

d.

Mereformasi birokrasi agar menjadi birokrasi yang semakin sederhana, simple dan lincah

Aplikasi merdeka Mengajar merupakan superapp edukasi yang dirancang Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek) untuk membantu guru mengajar, mengembangkan kompetensi dan berkarya lebih baik lagi. Tujuan dan manfaat PMM salah satunya adalah

a.

Menyulitkan guru mendapatkan perangkat ajar berdasar pembelajaran dengan paradigma baru

b.

Kurang membantu guru dalam menerapkan Teaching at the right level ( TaRL)

c.

Memperkenalkan dan mengimplementasikan Profil Pelajar pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru

d.

Guru tidak memiliki wadah untuk mendokumentasikan hasil karyanya dan mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat

Perbedaan yang signifikan antara PPPK dan PNS adalah …

a.

Terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja

b.

UU yang mengatur tugas pokok dan fungsi PPPK

c.

Tunjangan hari tua (pensium)

d.

Adanya pemberhentian untuk PPPK bila melakukan pelanggaran

Tantangan dalam pembangunan diantaranya adalah

a.

RENSTRA – RTRW-RPJMD-RPJP

b.

Rencanakan monitoring dan evaluasi

c.

RPJP-RPJMD-RENSTRA-RTRW

d.

Menurunnya APBD di masa pandemic covid 19

 

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih khususnya  dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel,  Indikator apa sajakah yang digunakan untuk mengukur birokrasi yang kapabel tersebut ?

a.

Indeks Perilaku Anti Korupsi, Nilai SAKIP , Opini BPK

b.

Indeks SPBE, Indeks profesionalitas dan Indeks kelembagaan

c.

Public Service Index ( kualitas,akses, kepatuhan terhadap peraturan, integritas )

d.

Corruption Perception Indeks & Government Effectiveness Index

Salah satu indikator makro jawa tengah yaitu

a.

Kesenjangan antara yang nyata dengan yang nyata

b.

Kesenjangan antara yang diinginkan dengan yang diinginkan

c.

Kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang diharapkan

d.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam melaksanakan pelayanan publik biaya pelayanan ada yang ditanggung oleh pemerintah dan ada pula biaya yang ditanggung oleh penerima layanan. Penentuan tarif pelayanan yang dibayarkan oleh masyarakat ditentukan oleh :

a.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

b.

Presiden, Gubernur atau Bupati/wali kota

c.

Pemerintah atas persetujuan DPR/DPRD

d.

Menteri Keuangan

Salah satu strategi pemerataan kualitas Pendidikan di provinsi Jawa Tengah adalah berorientasi pada Good Governance, yang ditandai dengan Sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Implementasi yang paling benar di bawah ini adalah…

a.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik

b.

Membangun sekolah berkarakter dengan budaya yang unggul serta interaksi pembelajaran yang menyenangkan. Sekolah sebagai taman

c.

Pembelajaran di sekolah berprinsip asah, asih dan asuh yang tidak memberatkan peserta didik. Pemerintah memfasilitasi keberlangsungan belajar peserta didik

d.

Kurikulum pendidikan adalah instrumen mempersiapkan lulusan berkualitas untuk wujudkan SDM unggul

Visi Kepala Daerah Periode 2018-2023

a.

Proses persiapan secara sitematis kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan diklat

b.

Proses persiapan secara sitematis kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan sekolah

c.

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

d.

Proses persiapan secara sitematis kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan kuliah

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 tahap yaitu

a.

Seleksi Administrasi dan Wawancara

b.

Seleksi Aministrasi dan Seleksi Kesehatan

c.

Seleksi kompetensi dan Wawancara

d.

Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel diperlukan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja tersebut ?

a.

perwujudan kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

b.

perwujudan perencanaan kinerja  organisasi yang baik

c.

perwujudan kinerja yang dilaksanakan dan dilaporkan  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik

d.

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic

 

Penyederhanaan birokrasi merupakan momentum penting dan sekaligus agenda prioritas pembangunan lima tahun ke depan dalam  upaya untuk mencapai visi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025  yaitu    “ Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia” . Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko  widodo dalam pidatonya pada sidang paripurna MPR  tanggal 20 Oktober 2019 yang dituangkan dalam agenda 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden RI  2019 -2024. Untuk prioritas kerja pertama yaitu

a.

Simplifikasi Regulasi

b.

Pembangunan Infrastruktur

c.

Pembangunan SDM

d.

Penyederhanaan Birokrasi

 

Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan  agar lebih efektif dan efisien. Tahapan apa saja yang dilakukan   dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tersebut :

a.

tahapan penyederhanaan struktur, penyesuaian jabatan dan penyetaraan jabatan

b.

tahapan penyederhanaan struktur, tahapan penyetaraan jabatan dan tahapan penyesuaian sistem kerja

c.

tahapan identifikasi jabatan, tahapan penyederhanaan struktur dan tahapan penyesuaian sistem kerja

d.

tahapan identifikasi jabatan, tahapan penyesuaian jabatan dan tahapan penyetaraan jabatan

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, instrumen apa yang digunakan

a.

Pohon Kinerja

b.

IKU

c.

SAKIP

d.

Manajemen Kinerja

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah …

a.

Optimalisasi Kerjasama antar tingkatan pemerintah, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait

b.

Membantu gubernur dalan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

c.

Memperluas akses dan layanan pendidikan utamanya bagi masyarakat kurang mampu melalui inovasi layanan Pendidikan

d.

Pelaksanaan kebijakan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setidaknya dalam perjanjian kerja terdapat hal-hal sebagai berikut, kecuali

a.

Tugas

b.

Taget Kinerja

c.

Hak dan Kewajiban

d.

Disiplin

Berikut ini cuti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK adalah sebagai berikut, kecuali

a.

Cuti sakit

b.

Cuti tahunan

c.

Cuti bersama

d.

Cuti besar

Pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena, kecuali

a.

Penyalah gunaan wewenang

b.

Meninggal dunia

c.

Jangka waktu perjanjian berakhir

d.

Atas permintaan sendiri

Untuk mewujudkan   Indonesia menjadi “Pemerintahan Yang Berkelas Dunia” di Tahun 2025, telah di lakukan kebijakan Reformasi Birokrasi  yang tertuang pada Perpres RI nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025,  dilakukan melalui  3 (tiga)  tahapan roadmap, kecuali

a.

Dynamic Governance

b.

Efective Based Bereaucracy

c.

Rule Based  Bereaucracy

d.

Performance  Based Bureaucracy

Penghargaan yang dapat diberikan kepada PPPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK adalah sebagai berikut, kecuali

a.

Tanda Kehormatan

b.

Kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi

c.

Kenaikan Pagkat

d.

Kesempatan untuk menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023

a.

Tentukan tujuan dari perencanaan

b.

Semua jawaban benar

c.

Tentukan solusi

d.

Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari

 

Read More

AKSI NYATA MODUL 1 MERDEKA BELAJAR

Assalamualikum Wr.Wb.

 Salam dan bahagia para pembaca generasi hebat!

 Wah… asik nih sekolah sekarang!

 Boleh belajar boleh tidak! Melanggar aturan sekolah TIDAK dihukum, karena kita MERDEKA BELAJAR!

 Kalimat-kalimat itulah yang sering terdengar diantara obrolah siswa saat mendengar adanya kebijakan baru atau perubahan kurikulum tentang penerapan konsep merdeka belajar di sekolah. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru tetapi BELUM TEPAT.

 Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka mempunyai makna bebas tidak terikat dan berdiri sendiri atau mandiri. Merdeka belajar mempunyai konsep belajar mandiri, tidak diperintah oleh guru atau orang tua. Siswa belajar secara mandiri karena belajar merupakan kebutuhan masing-masing.

 Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajardan minat peserta didik. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat psds konten mata pelajaran. Lalu apa saja komponen-komponen dalam kurikulum merdeka?

Ki Hajar Dewantara mengartikan manusia merdeka yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan dirinya sendri tidak bergantung kepada orang lain. Berikut beberapa hal penting dalam pemahaman merdeka belajar diantaranya:

1. Mengenali dan memahami Diri sebagai Pendidik

2. Mendidik dan Mengajar

3. Mendampingi Murid dengan Utuh dan Menyeluruh

4. Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti

5. Pendidikan yang Mengantarkan Keselamatan dan Kebahagiaan.

Dalam proses menuntun atau mengembangkan potensi diri siswa, pendidik memberikan kebebasan kepada siswa mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Proses ini akan mendorong anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar.

Mohon Bapak/Ibu berkenan mengisi formulir dengan klik link di bawah ini sebagai umpan balik dalam kegiatan aksi nyata “Menyebarkan Pemahaman tentang Merdeka Belajar”

ISI FORM DISINI
https://forms.office.com/r/DCv8aQfwZm

Read More